POLICY PAPER #1 Pemenuhan Hak-hak Dasar Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah

Persoalan akses kesetaraan bagi penyandang disabilitas ternyata tidak hanya menyangkut infrastruktur (sarana-prasarana) dan pelayanan publik, tetapi juga minimmya pelibatan penyandang disabilitas terhadap perencanaan pembangunan baik di level desa maupun di level kabupaten, sehingga menghalangi hak-hak penyandang disabilitas untuk menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya. Meskipun telah menjamin penyandang disabilitas, peraturan perundang-undangan untuk memperoleh hak yang sama dalam pembangunan, pemerintah masih memandang sebelah mata terhadap keberadaan mereka.

Respon pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap kebutuhan dan kepentingan kelompok disabilitas masih rendah. Alokasi anggaran masih sangat minim, hanya mencapai 0,10% dari total belanja program pemerintah daerah. Program yang dilaksanakan juga sebatas program charity based, bukan human rights based. Permasalahan-permasalahan kelompok disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah sangat kompleks dan mendasar, baik dari sektor pendidikan, sosial ekonomi, infrastruktur (sarana-prasarana), dan bahkan di sektor sosial budaya. Sehingga diperlukan upaya mempercepat pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, dengan melibatkannya dalam proses perencanaan dan penganggaran, dari tingkat desa hingga kabupaten. Selain itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasarnya dan sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah daerah, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

UNDUH Klik di sini!

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..