Sepanjang Agustus sampai dengan Desember 2013, FITRA NTB telah melakukan uji akses informasi berupa permohonan laporan informasi keuangan dan program sejumlah partai politik di NTB. Selain melaksanakan permohonan informasi, pada Bulan November-Desember 2013, FITRA NTB juga melakukan analisis terhadap dokumen laporan keuangan dan program yang diterima dari parpol guna memperoleh gambaran mengenai sumber-sumber dan besarnya penerimaan, prioritas dan alokasi belanja tahunan parpol dan program/kegiatan yang dilaksanakan. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh, dilaksanakan wawancara mendalam dengan sejumlah pihak, baik pengurus parpol maupun informan yang berkompeten. Wawancara dilaksanakan sepanjang November 2013 s.d Akhir Maret 2014.
Hasil berbagai kegiatan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang kini sedang Anda baca.
Berbagai kerja yang dilaksanakan ini sebenarnya bukan hanya dikerjakan di NTB. Inisiatif yang bermula dari gagasan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini juga dilaksanakan di empat provinsi lainnya, yakni di Jawa Timur (Malang Corruption Watch-MCW), Jawa Barat (Garut Government Watch-GGW), Kalimantan Timur (Kelompok Kerja 30-Pokja 30 Kaltim), dan Aceh (Masyarakat Transparansi Aceh-MaTA Aceh). Sehingga laporan ini merupakan laporan yang khusus disajikan untuk mengupas kondisi di Provinsi NTB, sementara laporan dengan lingkup yang lebih luas menyangkut keseluruhan dinamika dan kondisi di lima provinsi disusun oleh ICW, berbasis laporan provinsi.
Laporan ini terdiri atas dua bagian yang diharapkan bisa saling melengkapi. Bagian pertama menguraikan mengenai sejauhmana tingkat keterbukaan pendanaan partai politik di Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil uji akses informasi keuangan parpol sebagai instrumen analisis. Dari hasil analisis ini akan dilakukan pengukuran sejauhmana tingkat keterbukaan pendanaan partai politik di NTB yang disajikan dalam bentuk Peringkat Keterbukaan Pendanaan Partai Politik.
Bagian selanjutnya akan mengupas hasil analisis mengenai struktur anggaran dan program partai, serta bagaimana pola pengelolaan dan akuntabilitas keuangan partai politik di NTB. Bahan analisis utama didasarkan pada dokumen laporan keuangan yang diperoleh dari hasil permohonan informasi kepada partai politik, dan sejumlah dokumen lainnya yang relevan, dan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan baik pengurus partai politik maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap mengetahui dan bersentuhan langsung dengan kegiatan pengelolaan pendanaan partai politik.
0 Comments
Blogger Comment