Analisis APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2013 (Bagian 3)

Sebagai perbandingan atas perencanaan penganggaran pemerintah daerah (APBD) TA 2013, berikut kami susun perencanaan anggaran alternative dengan proyeksi pertumbuhan lebih tinggi:

RINGKASAN PENDAPATAN APBD PROVINSI NTB TA 2013

(Budget Alternative)

URAIAN	ALTERNATIVE BUDGET 2013 M	%	Pertb
PENDAPATAN DAERAH	2.594.264.563.768		9,4%
PAD	904.111.595.668	34,9%	13,9%
Pajak daerah	612.034.685.000	67,7%	10,2%
Retribusi daerah	15.590.867.220	1,7%	0,0%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	142.421.028.818	15,8%	60,2%
Lain-lain PAD yang sah	134.065.014.630	14,8%	0,0%
Dana Perimbangan	1.187.576.718.000	45,8%	8,0%
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	270.816.002.000	22,8%	14,4%
Dana alokasi umum	859.353.026.000	72,4%	6,1%
Dana alokasi khusus	57.407.690.000	4,8%	7,7%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	502.576.250.100	19,4%	5,3%
Hibah	38.681.850.100	7,7%	154,6%
Dana darurat
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	463.894.400.000	92,3%	0,4%
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

     Otonomi daerah yang hakikatnya mendorong pembagian kewenangan lebih besar ke daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, semakin jauh dari harapan. Peningkatan nominal pendapatan daerah yang semakin tinggi, patut diapresiasi. Namun di satu sisi, keleluasaan pemerintah daerah untuk mebiayai program/kegiatan prioritas daerah semakin menurun setiap tahun. Misalnya, dari proyeksi total pendapatan daerah Rp 2,4 triliun, hanya sekitar 57% atau Rp 1,42 triliun saja yang bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas daerah. Bandingkan dengan tahun 2010. Dari total Rp 1,27 triliun, sekitar 68% atau Rp 865.108.280.013 dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai program prioritas daerah.Tren Diskresi Fiskal Provinsi NTB yang terus mengalami penurunan, membuktikan bahwa desentralisasi sedang berbalik arah menuju resentralisasi.

      Pendapatan daerah yang meningkat terus-menerus berbanding lurus dengan meningkatnya beban masyarakat lewat pajak dan retribusi. Namun, sangat disayangkan, kondisinya berbanding terbalik dengan dengan besaran alokasi anggaran untuk belanja modal. Padahal dengan alokasi anggaran belanja modal, masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan infrastruktur, seperti jalan, puskesmas, dan sekolah. Selain itu, sebagai belanja yang bersifat produktif, dapat memicu pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan peningkatan pelayanan public. Namun sangat disayangkan, proporsi belanja modal terhadap pendapatan pada TA 2013 ini hanya Rp 375 M atau sekitar 15%. Ironis.

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..