Analisis APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2013 (Bagian 1)

         Oleh: R A M L I (Koor. Advokasi dan Investigasi FITRA NTB)

A.   PENGANTAR

Di satu sisi otonomi daerah memberikan keleluasaan lebih besar terhadap daerah, dan di sisi lain beban tanggung jawab atas pelayanan dan kesejahteraan rakyat semakin besar. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah merumuskan kebijakan penganggaran yang taat pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya pun harus sebesar-besarnya untuk rakyat. Untuk itu perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tersebut, permasalahan daerah dapat teratasi secara bertahap.

Indeks Prestasi Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih menempati urutan kedua dari bawah. Ini menandakan rendahnya kualitas pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya kebijakan penganggaran. Masyarakat NTB berharap penuh kepada pemerintah, melalui program-program prioritas yang dijalankan, berbagai persoalan seperti infrastruktur, pendidikan yang rendah, dan kemiskinan dapat teratasi. Dengan perencanaan dan penganggaran yang benar dan jujur, kita berharap besar bahwa Visi Daerah dalam RPJMD 2009-2013 untuk “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYA SAING” dapat tercapai.

B.   PROYEKSI APBD PROVINSI NTB TA 2013

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2013 sebesar Rp 2.492.621.737.000 dan belanja daerah sebesar Rp 2.488.708.881.000. Sehingga tahun 2013, APBD Provinsi NTB diproyeksi mengalami surplus sebesar Rp 3.912.856.000. Pemerintah daerah berencana memanfaatkan surplus tersebut untuk menutup pembiayaan netto sebesar (Rp 3.912.856.000), maka SiLPA tahun berjalan diproyeksi nihil. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembiayaan itu direncanakan hanya untuk penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp 21.607.745.000 setelah ditambah dengan SiLPA tahun sebelumnya yang diproyeksikan sebesar Rp 17.694.889.000.

Proyeksi SiLPA ini hampir sama dengan realisasi SiLPA tahun anggaran 2011, yaitu sebesar Rp 17.031.799.849,- dan lebih besar dibandingkan realisasi SiLPA tahun 2010 sebesar Rp 11.698.162.559. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi SiLPA tahun 2007-2009, proyeksi SiLPA tahun anggaran 2012 itu lebih kecil. Tahun 2009, realisasi SiLPA sebesar Rp 67.645.099.947, tahun 2008 sebesar Rp 63.928.652.373, dan tahun 2007 sebesar Rp 71.073.303.720. Kecilnya besaran proyeksi SiLPA tahun 2012 dan realisasi SiLPA 2 tahun sebelumnya ini cukup menggembirakan jika  disebabkan oleh membaiknya kinerja birokrasi dalam menyerap anggaran. Namun akan tidak berarti apa-apa, jika tidak berdampak meningkatkan indicator kinerja pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); yang hingga saat ini, posisi IPM NTB hanya lebih beruntung dari Papua.

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..